Selama dua puluh tahun terakhir, Indonesia mengalami peningkatan kesenjangan kekayaan yang tinggi dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Saat ini, Indonesia menduduki peringkat keenam sebagai negara yang paling tidak setara di dunia dalam hal distribusi kekayaan. Sebagai gambaran, kekayaan empat orang terkaya di Indonesia dapat melebihi gabungan aset 100 juta warga termiskin (Oxfam International). Meningkatnya kesenjangan ini memberikan tantangan serius terhadap upaya pemberantasan kemiskinan, menghambat kemajuan ekonomi, dan mengancam persatuan sosial.
Untuk memicu pertumbuhan ekonomi, memastikan akses yang mudah terhadap sumber daya keuangan akan memegang peranan penting. Faktor penting yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan adalah penggunaan kredit yang efisien untuk memperkuat daya beli dan mempercepat kemampuan produksi usaha di Indonesia.
Upaya yang sudah dilaksanakan sejauh ini yaitu menaikkan batas Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Rp 253 triliun menjadi Rp 285 triliun pada tahun 2021. Hal itu penting guna memanfaatkan potensi keuangan di Indonesia. Akses pembiayaan yang mudah untuk bisnis dan UMKM menjadikan mereka motor pertumbuhan ekonomi.
Memudahkan akses terhadap instrumen finansial perlu diperhatikan oleh pemerintah. Apabila itu terus terjadi akan menimbulkan dampak buruk pada perekonomian negara, salah satunya adalah menurunnya daya saing perusahaan di Indonesia. Tantangan utama yang dihadapi segmen ini adalah akses terhadap jasa keuangan. Lembaga keuangan tradisional seringkali kesulitan menyediakan pembiayaan karena kurangnya data kelayakan kredit dan informasi pengguna.
Seperti yang diketahui bersama, akses terhadap produk dan layanan keuangan adalah ambisi Indonesia. Hal itu penting untuk mengurangi kemiskinan, menjembatani kesenjangan sosial, dan menumbuhkan perekonomian yang lebih tangguh dan inklusif. Pembiayaan alternatif memiliki peranan yang penting di mana sejauh ini mempermudah layanan keuangan untuk bisnis dan UKM, yang secara kolektif memiliki aset senilai Rp 5,51 triliun.
Platform pinjaman alternatif seringkali mempermudah akses terhadap layanan keuangan bila dibandingkan dengan bank konvensional. Dengan memanfaatkan teknologi, pinjaman alternatif memperluas jangkauannya ke cangkupan bisnis yang lebih luas.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa pinjaman dari platform pembiayaan alternatif kepada UKM mengalami pertumbuhan tahunan yang cukup besar, dengan total pembiayaan yang tersalurkan kini mencapai Rp 19,76 triliun, meningkat 40,04% year-over-year (YoY). Pada Mei 2023, pembiayaan yang disalurkan ke UKM menyumbang 38,4% dari keseluruhan pembiayaan alternatif.
Pengajuan pinjaman bank tradisional seringkali lambat dan birokratis dan ini menjadi tantangan bagi bisnis yang memerlukan modal dengan cepat. Pemberi pinjaman alternatif sering kali menawarkan proses persetujuan yang lebih cepat, sehingga memungkinkan bisnis mengakses dana lebih cepat.
Melalui layanan alternatif juga, bisnis tidak perlu menghabiskan banyak waktu mempersiapkan berbagai dokumen.
Konsep jaminan alternatif pada platform pembiayaan alternatif jauh lebih fleksibel. Pembiayaan alternatif mempertimbangkan berbagai bentuk jaminan dan bahkan pendapatan atau piutang di masa depan sebagai pilihan jaminan yang layak.
Jaminan alternatif ini menghasilkan jumlah pinjaman kumulatif yang disalurkan oleh alternatif pinjaman P2P mencapai $17 miliar pada tahun 2022, menunjukkan pertumbuhan tahunan yang substansial sebesar 140% antara tahun 2018 dan 2022.
Kesenjangan pendanaan di Indonesia menimbulkan hambatan besar terhadap ambisi pembangunan ekonomi negara ini, namun platform pembiayaan alternatif siap memainkan peran penting dalam mengatasi permasalahan ini. Platform-platform ini memberikan solusi keuangan yang dapat diakses oleh banyak masyarakat Indonesia melalui inovasi, teknologi, dan peraturan yang memadai. Platform pembiayaan alternatif, seiring dengan perkembangannya, memiliki kemampuan untuk menjembatani kesenjangan keuangan dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran negara pada tahun 2026 dan seterusnya.
Lendingpot dan platform pembiayaan alternatif serupa telah memanfaatkan transparansi sebagai landasan operasi mereka, dan sepenuhnya menata ulang cara mencapai aksesibilitas. Perusahaan-perusahaan pembiayaan alternatif ini dengan mahir menerapkan prinsip-prinsip ini untuk menawarkan pilihan yang layak kepada UKM dalam pembiayaan.
Lendingpot sebagai portal digital ketermuka yang bertugas membantu UKM untuk mendapatkan akses ke berbagai pendana yang terdiri dari partner bank maupun non-bank, lembaga keuangan terpercaya di Indonesia. Hal ini bertujuan agar kami dapat membantu pelaku bisnis untuk mengetahui informasi yang transparan dalam sektor pembiayaan UKM, seperti pinjaman modal kerja, pinjaman properti, pembiayaan atas piutang, dan lainnya.
Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
Kementerian Perdagangan RI
WhatsApp : +62 853 1111 1010
