Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah pendorong penting pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di seluruh dunia. Di Indonesia, kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 60,5% dan penyerapan tenaga kerja sebesar 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Namun, bisnis ini seringkali memerlukan bantuan keuangan dalam bentuk pinjaman untuk mengembangkan operasinya, berinvestasi dalam teknologi baru, atau mengatasi kesulitan secara finansial. Terlepas dari kontribusi yang penting bagi perekonomian, banyak UMKM terutama yang berada dalam kondisi rentan, mengalami kesulitan dalam memperoleh pinjaman dari lembaga perbankan. Dalam bisnis, kerentanan mengacu pada kondisi terhadap potensi risiko dan ancaman eksternal yang dapat berdampak negatif terhadap operasi dan stabilitas bisnis secara umum.
Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Yulius, mencatat bahwa hanya 20% usaha kecil dan menengah yang memiliki akses kredit dari bank. Hal itu membuat Indonesia tertinggal jauh dalam pembiayaan UMKM yang berperan sebagai mesin penggerak ekonomi negara. Sekarang apabila dibandingkan dengan negara lain, 39% UMKM di Singapura memiliki akses perbankan, Malaysia 66%, Jepang 66%, dan Korea Selatan 82%.
Persyaratan Jaminan (Collateral Requirements) yang ketat yang diberlakukan oleh bank adalah salah satu hambatan paling signifikan yang dihadapi UMKM saat mencari pinjaman.
Untuk mendapatkan pinjaman, sebagian besar bank tradisional memerlukan jaminan yang bernilai tinggi, seperti properti, mesin, atau aset berharga lainnya. Ini adalah masalah serius bagi perusahaan kecil karena mereka sering tidak memiliki cukup aset untuk dijadikan jaminan. Akibatnya, banyak UMKM yang tertolak pengajuan pembiayaannya, sehingga membatasi peluang mereka untuk tumbuh dan berinovasi.
Sebenarnya, sangat penting bagi UMKM untuk memiliki catatan kredit yang bagus untuk mendapatkan pinjaman. Perusahaan yang lebih kecil, terutama yang berasal dari latar belakang yang rentan, biasanya memiliki riwayat kredit yang minimal atau tidak sama sekali, membuat proses untuk meyakinkan bank tentang niat pembiayaan mereka menjadi sulit.
Selain itu, persyaratan dokumentasi yang ketat dan proses persetujuan yang panjang membuat perusahaan-perusahaan ini enggan mencari pinjaman. Menyebabkan mereka meninggalkan proyek atau mencari opsi pembiayaan alternatif yang lebih mahal, yang lebih mudah, dan bebas masalah.
Bank tradisional cenderung menghindari risiko (Risk Aversion). Hal ini membuat mereka lebih memilih untuk memberikan pinjaman pada bisnis yang sudah mapan dan lebih besar, sehingga mengabaikan potensi inisiatif yang lebih berisiko.
Penghindaran risiko didasari oleh batasan peraturan, karena bank harus mengikuti peraturan pinjaman yang ketat, standar kecukupan modal, dan langkah-langkah kepatuhan. Akibatnya, UMKM dengan latar belakang yang rentan mungkin tidak sesuai dengan standar risiko dari lembaga perbankan, sehingga mereka ditolak untuk mendapatkan dukungan keuangan yang krusial.
Akses ke pendana yang terjangkau sangat penting untuk pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM, terutama mereka yang berasal dari latar belakang rentan yang menghadapi rintangan tertentu. Sayangnya, lembaga perbankan tradisional seringkali belum mampu mengakomodasi kebutuhan khusus UMKM, yang mengakibatkan hambatan besar untuk mendapatkan layanan keuangan.
Kondisi tersebut menjadi landasan kuat bagi Lendingpot agar bisa memainkan peran pentingnya dalam mendukung pelaku UMKM. Sebagai layanan pembiayaan alternatif terpercaya, Lendingpot memberikan bantuan vital kepada UMKM untuk terus tumbuh dan berinovasi dengan mempermudah proses peminjaman modal usaha dengan cara mempertemukan peminjam kepada pendana melalui satu aplikasi saja. Maka, Lendingpot hadir bukan hanya membantu bisnis besar, tetapi juga penyokong utama perkembangan UMKM.
Lendingpot sebagai portal digital ketermuka yang bertugas membantu UKM untuk mendapatkan akses ke berbagai pendana yang terdiri dari partner bank maupun non-bank, lembaga keuangan terpercaya di Indonesia. Hal ini bertujuan agar kami dapat membantu pelaku bisnis untuk mengetahui informasi yang transparan dalam sektor pembiayaan UKM, seperti pinjaman modal kerja, pinjaman properti, pembiayaan atas piutang, dan lainnya.
Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
Kementerian Perdagangan RI
WhatsApp : +62 853 1111 1010
